Dompu, NTB – matasilet.com ~ Proyek pembangunan sumur bor dalam yang bersumber dari program Instruksi Presiden (Inpres) di So Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, menuai sorotan serius. Fasilitas yang digadang sebagai solusi krisis air bagi petani itu diduga tidak berfungsi optimal meski telah selesai dikerjakan sejak 24 April 2026. Kondisi ini memicu dugaan adanya kelalaian teknis hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, sumur bor yang dibangun dengan anggaran negara bernilai ratusan juta rupiah tersebut hingga kini belum diserahterimakan secara resmi kepada pemerintah desa maupun kelompok tani penerima manfaat. Tidak adanya berita acara serah terima (BAST) menjadi indikasi awal bahwa proyek belum memenuhi standar kelayakan operasional.
Sejumlah petani yang ditemui di lokasi mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut belum dapat digunakan untuk kebutuhan irigasi. Debit air yang dihasilkan dinilai jauh dari cukup untuk mengairi lahan pertanian, terutama dalam menghadapi musim tanam kedua yang sangat bergantung pada pasokan air tambahan.
“Airnya sangat kecil, tidak mampu mengairi sawah. Kami sudah coba gunakan, tapi tidak efektif. Akhirnya lahan tetap kering,” ujar salah seorang petani yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Temuan lain menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah komponen utama. Pompa air, dinamo, hingga sistem tenaga surya yang terpasang disebut tidak mencerminkan kualitas perangkat untuk sumur bor dalam. Beberapa warga bahkan menilai peralatan tersebut tampak seperti komponen dengan kapasitas di bawah standar.
“Kalau melihat alatnya, seperti bukan untuk sumur dalam. Ini yang membuat kami curiga sejak awal,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas pertanian warga. Embung Tonda yang selama ini menjadi sumber air utama dilaporkan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan irigasi. Akibatnya, sebagian besar petani tidak dapat melanjutkan musim tanam kedua, meningkatkan risiko kerugian ekonomi secara signifikan.
Dalam konteks pengawasan, proyek ini juga memunculkan pertanyaan serius. Warga mengaku tidak melihat adanya pengawasan intensif selama proses pengerjaan berlangsung. Peran Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Dompu–Bima dinilai belum optimal dalam memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan perencanaan.
Minimnya kontrol teknis di lapangan membuka ruang terjadinya penyimpangan, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun kesesuaian spesifikasi. Dalam proyek infrastruktur air seperti sumur bor dalam, pengawasan berlapis menjadi faktor krusial untuk menjamin keberhasilan fungsi akhir.
“Seharusnya ada pengawasan ketat. Ini proyek pemerintah, bukan proyek pribadi. Tapi kenyataannya seperti tidak ada kontrol,” ujar warga lainnya.
Sejumlah pihak kini mendesak dilakukannya audit teknis independen guna memastikan apakah proyek tersebut telah memenuhi standar konstruksi dan operasional. Audit tersebut dinilai penting untuk menguji kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil di lapangan.
Selain itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) didorong untuk melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi sumur bor. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan validitas laporan sekaligus merumuskan solusi jangka pendek bagi petani yang terdampak.
Di sisi lain, desakan juga mengarah kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dugaan adanya praktik kolusi antara pihak kontraktor dan oknum terkait mulai mencuat seiring dengan ditemukannya sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut.
“Kalau ini dibiarkan, petani yang dirugikan. Negara sudah keluarkan anggaran, tapi hasilnya tidak ada. Ini harus diusut,” tegas salah satu perwakilan petani.
Hingga laporan ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor pelaksana maupun BWS Provinsi NTB terkait dugaan permasalahan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari semua pihak yang terlibat.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi tata kelola proyek ketahanan pangan di daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jika dugaan penyimpangan ini terbukti, maka bukan hanya kerugian negara yang terjadi, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang seharusnya menjadi harapan bagi petani dalam menghadapi krisis air dan ketidakpastian musim. ( MS=01 )
