DOMPU NTB - matasilet.com ` Kesabaran para guru di Kabupaten akhirnya pecah. Puluhan tenaga pendidik dari berbagai sekolah turun langsung mendatangi kantor Bank BNI Cabang Pembantu Dompu, Jumat (8/5/2026), menuntut kejelasan atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang hingga kini belum juga cair meski anggaran dari pemerintah pusat disebut telah tersedia.
Aksi itu berlangsung penuh ketegangan. Sejak pagi, para guru memadati area depan kantor bank dengan wajah kecewa dan emosi yang sulit dibendung. Mereka mempertanyakan alasan keterlambatan pembayaran tunjangan yang selama ini menjadi hak para pendidik.
Bagi sebagian guru, keterlambatan tersebut bukan lagi sekadar persoalan administrasi, melainkan telah berubah menjadi beban ekonomi yang memukul kehidupan keluarga mereka.
“Kami hanya menuntut hak kami. Jangan jadikan guru korban sistem yang tidak jelas. Kalau terus begini, kami siap turun aksi besar-besaran,” tegas salah seorang guru di hadapan pegawai bank.
Kemunculan para guru di kantor BNI Dompu dipicu dugaan adanya pengendapan dana TPG pada rekening penyalur. Dugaan itu mencuat setelah para guru mengaku berulang kali meminta penjelasan kepada pihak bank, namun jawaban yang diterima dinilai selalu berputar dan tidak memberikan kepastian kapan dana akan masuk ke rekening penerima.
Menurut para guru, setiap kali dikonfirmasi, pihak bank berdalih masih menunggu arahan dari pimpinan cabang. Situasi tersebut memantik kecurigaan bahwa ada persoalan serius dalam mekanisme pencairan yang hingga kini belum dibuka secara terang kepada publik.
Padahal, pemerintah pusat telah menerbitkan aturan baru melalui Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 yang mengubah sistem pembayaran TPG dari triwulanan menjadi bulanan. Kebijakan itu diterbitkan untuk memastikan hak guru diterima lebih cepat dan tepat waktu.
Aturan tersebut bahkan diperkuat melalui surat resmi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu Nomor 900/3240/Dikpora/2026 tertanggal 5 Mei 2026. Dalam surat itu ditegaskan bahwa pembayaran TPG dilakukan setiap bulan dan langsung ditransfer ke rekening guru penerima setelah seluruh syarat administrasi terpenuhi.
Namun fakta di lapangan berkata lain. Hingga awal Mei 2026, banyak guru di Dompu mengaku belum menerima pembayaran sebagaimana yang dijanjikan dalam regulasi baru tersebut.
Situasi semakin memanas ketika sejumlah awak media mencoba meminta penjelasan resmi kepada pihak bank. Pimpinan Cabang Pembantu BNI Dompu, Suryawan, memilih irit bicara dan menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan memberikan keterangan terkait persoalan tersebut.
“Untuk hal itu kewenangannya ada di pimpinan cabang,” ujarnya singkat saat ditemui di ruang kerjanya.
Jawaban singkat itu justru memperbesar tanda tanya publik. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab keterlambatan pencairan TPG maupun status rekening guru yang disebut mengalami kendala.
Di tengah polemik tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, , menegaskan bahwa dana TPG bukan berada di kas daerah. Menurutnya, anggaran tersebut langsung ditransfer pemerintah pusat ke rekening guru melalui bank penyalur.
“TPG itu transfer langsung dari pusat ke rekening guru. Tidak lewat kas daerah. Yang memproses kaitan rekeningnya adalah dinas teknis,” jelas Syahroni.
Berdasarkan data pemerintah, total alokasi dana TPG untuk guru di Kabupaten Dompu tahun 2026 mencapai Rp107,3 miliar. Nilai itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp97 miliar.
Besarnya anggaran yang beredar membuat keterlambatan pencairan ini menjadi sorotan serius. Para guru berharap pemerintah daerah, dinas teknis, dan pihak bank segera membuka secara transparan apa yang sebenarnya terjadi di balik tersendatnya pembayaran tunjangan tersebut.
Bagi para guru, TPG bukan sekadar tambahan penghasilan. Dana itu menjadi penopang kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, ketika hak tersebut tertahan tanpa penjelasan yang jelas, kekecewaan para pendidik pun berubah menjadi kemarahan terbuka.
Jika persoalan ini terus berlarut tanpa solusi konkret, bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan kembali terjadi di Kabupaten Dompu.( RJ )
